Mendorong Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) sebagai upaya untuk Transparansi anggaran Desa, 14 orang peserta dari kecamatan Woha dan Bolo yang merupakan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) dan perangkat daerah terkait mengikuti Training of Trainer (ToT) di Villa Kosambo Kelurahan Mande Kota Bima, Rabu 5/8.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut Mewujudkan Pemerintah Desa yang transparan dan Partisipatif. Dalam kerangka program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial.
"Melalui Kerjasama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan (KOMPAK). Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan pemerintah Australia (D-FAT)," kata Koordinator Program SEKAR Desa M. Qadafi dalam sambutannya.
ToT ini kata Qadafi, melatih para fasilitator PTPD Desa kecamatan Woha dan Bolo menggunakan Modul Sekar Desa. Sebagai upaya menguatkan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
"Disamping itu juga, ToT melatih Fasilitator agar bisa mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa yang lebih Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Responsive Gender, Inklusif dan Partisipatif," katanya.
Pada kesempatan yang sama Manager Pelembagaan Program Seknas Fitra H. Badiul Hadi menjelaskan, SEKAR Desa adalah ruang belajar bagi masyarakat desa termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, Lansia, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Didalamnya membahas tata kelola pemerintah Desa yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender dan inklusif.
"Masyarakat harus diberikan ruang yang baik untuk memperbincangkan masalah mereka sendiri baik kesehatan, pendidikan, pelayanan publik lainnya untuk diakomodir oleh pemerintah Desa. Juga mendorong BPD menampung aspirasi dan menyampaikan dalam musyawarah Desa," jelasnya.
Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT,. M.Sc memaparkan pentingnya para PTPD memahami konsep dan pendekatan perencanaan dan penganggaran ditingkat desa.
Aspek lainnya yang paling penting kata Wahyuni, yakni alur dan para aktor yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran Desa.
"Disamping memahami dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran desa serta kaitannya dengan dokumen perencanaan Daerah dan Nasional". Terangnya.
Sementara Koordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman mengatakan, bahwa PTPD di dua kecamatan yakni Bolo dan Woha yang dibentuk tahun 2017 lalu hingga sekarang kiprahnya telah mendapatkan pengakuan Kementerian Dalam Negeri. Sebab, eksistensinya dianggap sangat bagus dalam mengawal tata kelola anggaran Desa dimasing-masing wilayah.
"Dalam upaya peningkatan kapasitas, pada bulan Juli lalu sudah dilakukan Bimbingan Teknis penyusunan RAPBDes yang menghasilkan modul dan sudah di replikasi oleh beberapa desa. Ke depan PTPD diharapkan mampu menganalisa anggaran Desa". Jelasnya.
#tot
Tidak ada komentar:
Posting Komentar