Tidak Jelasnya Pengelolaan Dana BUMDES, Pemuda Dan Masyarakat Demo Desa

Pemuda dan masyarakat sedang melakukan orasi didepan kantor Desa Mpili Donggo.

Kabupaten Bima, Inside Pos,-

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mpili, diinilai tidak efektif dan efisien, serta tidak transparan. Komunitas Pemuda Perduli Desa (KPP) dan masyarakat Desa Mpili, Kecamatan Donggo  melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Desa setempat, Kamis (29/07/2021).

Terhitung sejak tahun 2017 sampai 2019. Pengelolaan anggaran BUMDES dinilai amburadul. Pasalnya, program yang dijalankan pengurus hanya monoton pada program simpan pinjam. Sekitar Rp. 70 lebih juta, uang negara yang dikelola tersebut masih ditangan nasabah. 

"Bayangkan, sejak tahun 2017 uang sebanyak itu masih ditangan masyarakat. Tugas pengurus selama ini ngapain? Ini gak jelas namanya," sentil Korlap, Alfin, diwawancarai media ini usai aksi unjuk rasa.

Karena itu sambung dia, pihaknya meminta pemerintah Desa dan BPD untuk membentuk kepengurusan baru BUMDES. Selain masa jabatannya telah selesai berdasarkan ADRT, kepengurusan sekarang justru dinilai tidak mampu menghadirkan inovasi baru untuk kemajuan Desa.

"Anggaran di tahun 2017 aja Rp. 134 juta, 2018 Rp. 20 juta dan 2019 Rp. 19 juta. Uang sebanyak itu sama sekali tidak memiliki asas manfaat untuk kemajuan Desa," sesalnya.

Surat pernyataan sikap yang sudah ditandatangani pengurus, Kades, BPD.

Ketua kepengurusan BUMDES Mpili, Arina, S.Pd mengaku, pihaknya sudah bekerja ekstra maksimal mengelola anggaran BUMDES. Masalahnya kata dia, ada pada nasabah. Dana yang dipinjam tidak kunjung dikembalikan.

"Ketika kami turun nagih, nasabah selalu memberikan janji. Ada yang janji bayar setelah hasil panen, bayar setelah uang Bank cair. Selama bertahun-tahun, hingga detik ini alasan sama yang kami terima," bebernya.

Kaitan itu sambung dia, tunggakan yang ada di nasabah dijanjikan akan diminta pengembaliannya dengan cara apapun. "Dengan tegas kami akan segera turun lagi," janjinya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa (Kades)  Mpili, Aksan, yang juga menjadi pengawas pengelolaan anggaran BUMDES, akan membentuk kepengurusan baru. Dia juga menegaskan, untuk anggaran BUMDES tahun 2020-2021 sengaja dialihkan. Karena dilihat dari pengelolaan anggarannya, pengurus BUMDES stagnan.

"Anggaran BUMDES dua tahun terakhir sudah kami alihkan. Karena pengelolaannya tidak maksimal," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, seluruh pengurus BUMDES, Kades, dan BPD sudah menandatangani surat pernyataan sikap bersama massa aksi. Bahwa semua tuntutan  akan dipenuhi.

#tot