Bima, Inside Pos,–
Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Pemuda Peduli Pilkades (GRPPP) Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima-NTB.
Aksi blokade jalan ini dilakukan, Senin Pagi, 11/4/2022. Kondisi ini dipicu karena panitia dinilai curang terhadap penetapan calon Kades Desa Nipa.
Koordinator gerakan Imam, mengatakan, pihaknya kembali turun blokade jalan ini bentuk rasa kecewa atas kecurangan panitia Pilkades dalam verifikasi berkas bacakades.
Kata aktivis ini, indikasi kecurangan yang sudah dibuktikan dalam rapat khusus oleh Komisi 1 DPRD Kab. Bima pekan lalu.
"Atas sikap panitia,merugikan sebagian bacalon kades yang memiliki kompetensi. Kami menilai panitia memaksakan kehendak panitia tanpa merujuk pada regulasi dalam prosesnya," teriak Imam seraya berorasj
“Sebelum hingga pasca penetapan, setidaknya telah 4 kali terjadi instabilitas di wilayah hukum Ambalawi dengan aksi blokade jalan seperti kali ini,” cetusnya
Mahasiswa ini menjelaskan, tuntutan dianggap belum terpenuhi memaksa aksi massa kembali blokade jalan negara. Pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan kecurangan panitia demi menyelamatkan bacakades. tidak hanya sampai disini, aksi protes besar-besaran tetap akan dilakukan sampai semuanya dirasa jelas.
"Proses hukum juga telah kami tempuh melaporkan panitia yang berani bermain curang ini dilakukan, namun aksi masa juga tetap kami galakkan. Ini sebagai bentuk kritikan kami terhadap mafia demokrasi,"imbuh imam
Menurut Imam, Praktek panitia seperti itu tentu memicu kondisi yang berujung pada kegaduhan. lalu kedua bacakades yang merasa dirugikan mengadukan persoalan ini ke Komisi 1 DPRD Kab.Bima dihari sebelumnya, meski sampai sekarang rekomendasi DPRD pun belum dikeluarka.
Dari aksi pertama, tuntutan agar panitia bersikap netral dan independen. Sebab, kondisi ini dipicu para panitia yang lebih awal membocorkan nilai seorang bacakades. Selanjutnya, beragam persoalan lain yang sengaja dipicu oleh panitia itu sendiri.
"Kami menolak panitia dan Anggota BPD Desa Nipa hari ini memaksakan melanjutkan segala tahapan kegiatan meski karana putusan rapat bersama di komisi 1 jelas itu melarang.
Lakukan verifikasi ulang secara faktual oleh panitia kepada seluruh calon kepala Desa Nipa sebelum ada kejelasan status hukum," ungkapnya
Sebelumnya, Pertemuan pun yang melibatkan muspika , DPMDes, Kabag Hukum Kab. Bima, BPD, dan panitia Pilkades di ruang kerja Komisi 1 DPRD Kab. Bima itu setidaknya melahirkan keputusan utama yaitu verifikasi ulang untuk semua bahan / berkas semua bacakades wajib dilajankan segera, pungkas imam.
“Ya, pertimbangan tersebut diambil berdasarkan fakta-fakta saat proses perkara dari tuntutan diambil penuh cermat. Namun, upaya mendorong panitia untuk bisa konsisten dan amanah ternyata terabaikannya,” tegasnya.
Atas tindakan inkonstitusional panitia, massa aksi pun merasa dirugikan dan tetap komit dan kokoh untuk terus menagih janji Komisi 1 dan DPMDes perihal rekomendasi yang dimaksud beberapa hari sebelumnya.
“Kami minta segera keluarkan rekomendasi telah dijanjikan sebelumnya itu karena panitia masih saja melanjutkan tahapan kegiatan. Padahal, sudah jelas- jelas telah membuat gaduh desa kami tercinta ini,” ujarnya.
Dia pun menambahkan, panitia harus legowo atas tuntutan massa aksi dan jangan merasa jumawa dibalik tindakan melabrak undang- undang dengan membocorkan nilai bacakades tertentu tersebut.
“Jika seluruh tuntutan berdasarkan fakta yang kami temukan tidak diindahkan, maka kami akan turun kembali buat lumpuh total seluruh akses lalu lintas pada Kamis mendatang,” pungkas Imam.
#Pena Bumi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar