Kabupaten Bima, Inside Pos,-
Merayakan hari lahir Pancasila Republik Indonesia yang ke 77 Tahun. Puluhan mahasiswa dari Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kabupaten Bima turun ke jalan. Menyuarakan sejumlah persoalan petani dan pendidikan di Kabupaten Bima.
Pancasila hakikatnya memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya, Pancasila tidak pernah di praktekkan dalam sistem berbangsa dan bernegara. Pancasila hanya dijadikan sebagai simbol dan pelengkap dokumen negara yang saat ini dikuasai oleh watak pemangku jabatan yang mementingkan individu dan kelompok.
Berbagai problem di Kabupaten Bima mulai dari persolan petani hingga pengelolaan anggaran pendidikan gratis yang dinilai tidak efektif dan efisien. Harga komoditas pertani yang merosot tajam, Pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) seolah menutup mata. Sebut saja komoditas Bawang Merah, Jagung, dan Padi.
"Setiap tahun petani harus kandas pasca panen. Petani sulit menemukan harga komoditas mereka sesuai harapan. Bahkan, petani harus terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga rendah. Keterpaksaan itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah," orasi Den Aidit, Korlap EK-LMND depan Kampus STKIP TAMSIS Kabupaten Bima, Kamis (02/06/2022).
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, kewajiban pemerintah adalah menyiapkan pasar komoditas dengan menjamin Harga Pembelian Petani (HPP) yang menguntungkan.
"Pemerintah harus fungsikan Perusahaan Milik Daerah (Perumda) Kabupaten Bima sebagai sentral pembelian seluruh komoditas petani. Tujuannya, hasil produksi petani terakomodir dengan baik. Petani tidak lagi mengeluh dengan harga," tuturnya.
Menurut Korlap, jika semua itu di indahkan pemerintah daerah kesejahteraan petani terjamin. Kemerdekaan mereka terlindungi. Lain halnya dengan sekarang. Persoalan petani dibiarkan membengkak. Ditambah masalah pupuk dan pestisida diawal musim di seluruh wilayah Kabupaten Bima terus mencekik petani.
"Harga pupuk melambung tinggi. Harganya bervariasi. Ada yang harga Rp 250.000 per zak, Rp 230.000 per zak, 200.000 per zak. Padahal, harga HET yang sudah ditetapkan pemerintah adalah Rp 90.000 per zak. Begitu pula harga pestisida. Harganya 2 sampai 3 kali lipat dari harga tahun sebelumnya. Sementara hasil panen petani dibeli dengan harga murah tidak sesuai biaya produksi," sebutnya.
Kaitan itu, kami mendesak pemerintah daerah melalui KP3 untuk mengawasi pengadaan, peredaran, penyaluran, dan penyimpanan pupuk serta pestisida di seluruh wilayah Kabupaten Bima.
"Dengan itu kami yakin, keadilan untuk petani terjamin dengan baik," desaknya.
Masalah lain di kabupaten Bima, pendidikan gratis yang dinilai tidak tepat sasaran menjadi perhatian khusus organisasi EK-LMND Kabupaten Bima. Pendidikan saat ini melalui Kemendikbudristek meluncurkan program kampus merdeka atau belajar merdeka.
"Masalahnya, peralihan status Satuan Kerja (Satker) dan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTNBH dan PTSBH. Perubahan status ini merupakan reinkarnasi dari konsep Badan Hukum Pendidikan (BPH) yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh mahkamah konstitusi," jelasnya.
Baru-baru ini pemerintah dan DPR RI akan melakukan revisi UU Sisdiknas dengan menggunakan Omnibus Law dalam menggabungkan tiga paket UU. Revisi ini dinilai masih bersifat tertutup.
"Wajah pendidikan di Kabupaten Bima saat ini pengelolaan anggaran pendidikan tidak tepat sasaran. Karena ada 160 SD dan 44 SMP menyalahgunakan Negara yang ditemukan BPK. Maka Dikbudpora harus mengevaluasi kepala sekolah yang menyalahgunakan anggaran negara tersebut," harapnya.
Adapun grand issue EK-LMND Bima, Ganti haluan ekonomi liberal, laksanakan Pasal 33, menangkan Pancasila. Tuntutan, wujudkan Pendidikan gratis, desak pemerintah daerah terbuka soal APBD. Desak Dikbudpora terbuka anggaran pendidikan, desak Perumda Kabupaten Bima sebagai sentral pembelian komoditas petani, penjarakan Distributor dan pengecer pupuk nakal, mendorong reforma agraria yang konsisten, nasionalisasi aset vital negara dan bangggu industrialisasi mandiri.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi EK-LMND Kabupaten Bima menuju Kantor Bupati Bima.
#Tot
Tidak ada komentar:
Posting Komentar